2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 beserta perubahan penyempumaannya dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. 3. Dalam proses penyusunan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), ada istilah Audit Teknologi. Secara khusus ini diatur dalam Pasal 59 PP 29 Tahun 2018 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan […] 6. • TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa. • Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, namun juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan. PENGUMUMAN TENDER TERBUKAPENGADAAN JASA SEWA 1 (SATU) UNIT TUG BOAT UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL DI MARINEBUSINESS & OPERATION REGION I MARINE PORT TANJUNG UBAN 2023No. 1729/PTK3320/2023-S024 Oktober 2023 Informasi Tender Lingkup Pekerjaan: Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan 1 (satu) unit Tug Dampak yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip probity yaitu: 1)Menghindari konflik dan permasalahan. 2)Menghindari praktek korupsi. 3)Meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi. Bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN/D bukanlah bidang yang mudah dipelajari. Tidak sedikit prosedur dan aturan yang berkembang secara dinamis. Hal itu dibuktikan dengan terus direvisinya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hingga tujuh kali, terakhir Peraturan AkQD.

pengadaan barang dan jasa bumn